Hadiri Peresmian 10 MPP, Pj. Bupati M. Firsada Tanda Tangani Prasasti MPP Digital.
TubabaQu.id : Jakarta Selatan – Mall Pelayanan Publik (MPP) Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama 9 MPP di Indonesia diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, secara daring dari hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Peresmian 10 MPP yang berlangsung di Jakarta tersebut, juga diikuti oleh sepuluh Kabupaten/kota yang melalui zoom meeting dari MPP setempat serta kabupaten/kota lain di Indonesia, baik yang sudah ada MPP maupun yang belum.
Di Tubaba dipimipin Sekretaris Daerah Novriwan Jaya, SP, bersama Forkopimda Tubaba, di Gedung MPP Kompleks Kota Budaya Uluan Nughik, Panaragan.
Sementara Penjabat (Pj) Bupati Tubaba M. Firsada, M.Si yang hadir langsung di Ball room hotel Bidakara Jaksel, berkesempatan menandatangani prasasti Digital MPP, secara bergantian bersama 9 kepala daerah lain, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau, Kota Palangkaraya, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Morowali, serta Kabupaten Bone.
Usai penandatanganan, M. Firsada mengatakan hari ini (Selasa, 31/10/2023) merupakan hari bersejarah bagi pelayanan publik di Tubaba.
“Hari ini Menpan RB meresmikan Mall Pelayanan Publik Tubaba, bersama 9 Kabupaten Kota dan selamat kepada masyarakat Tubaba karena telah memiliki sarana layanan publik yang nyaman dan terintegrasi dengan 12 layanan izin dan dokumen yang diperlukan masyarakat” ujar Firsada
Sementara sebelumya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengaku akan terus mendorong hadirnya MPP di berbagai daerah di Tanah Air.
“Hadirnya MPP di daerah sangat dibutuhkan masyarakat, karena dengan konsep pelayanan publik terintegrasi, di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.” terang Azwar Anas.
Ditempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa dalam laporannya mengatakan, Saat ini, jumlah MPP di Tanah Air telah mencapai 163 MPP, termasuk 10 MPP baru yang diresmikan.
Komitmen reformasi birokrasi, lanjut Diah Natalisa, antara lain bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dan juga yang melayani publik dalam pengelolaan organisasi.
Reformasi birokrasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi yang berdampak, yang tidak saja berhasil dari sisi tata kelola organisasinya, namun juga reformasi yang mampu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia.
“Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kehadiran MPP di tengah masyarakat, diharapkan mampu untuk memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik, dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah.” Tutup dia. (**).
